 |
| Pesawat Terbang, Foto: sekedarcatatan |
HABA - Perlu diawasi terhadap Pejabat yang keseringan melakukan perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah alias Pemburu SPPD untuk hal-hal yang tidak jelas, apalagi hal tersebut dijadikan sebagai kedok atau modus untuk kepentingan pribadi si pejabat.
Seperti halnya yang terjadi pada Bupati Merauke Frederikus Gebze. Yang bersangkutan akhir-akhir ini diketahui banyak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dengan berbagai macam alasan.
BACA Juga:
BACA Juga:
Ternyata perjalanan dinas Bupati Fredy diketahui banyak yang fiktif atau menggunakan biaya yang tidak tepat sasaran dan dengan demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini perlu ditelusuri karena perjalanan Bupati lebih banyak bersifat pribadi tapi menggunakan Anggaran Daerah,” harap sebuah sumber di Pemkab Merauke.
Lanjut sumber ini, perjalanan Bupati yang bukan untuk keperluan dinas misalnya tamasya ke Singapura, Jalan-jalan ke Bandung atau kunjungi Jakarta hanya untuk mabuk sambil nonton penari telanjang.
Belum lama ini Bupati Fredy Gebze diketahui membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tujuan Jakarta untuk dirinya dan 6 (enam) orang staff Bupati.
“Tapi staff yang 6 orang itu hanya sampai di Jayapura, sedangkan Bupati Fredy lanjut ke Jakarta untuk urusan yang tidak jelas,” jelas sumber A1PNews di Jajaran Pemkab Merauke.
“Ini perlu ditelusuri karena perjalanan Bupati lebih banyak bersifat pribadi tapi menggunakan Anggaran Daerah,” harap sebuah sumber di Pemkab Merauke.
Lanjut sumber ini, perjalanan Bupati yang bukan untuk keperluan dinas misalnya tamasya ke Singapura, Jalan-jalan ke Bandung atau kunjungi Jakarta hanya untuk mabuk sambil nonton penari telanjang.
Belum lama ini Bupati Fredy Gebze diketahui membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tujuan Jakarta untuk dirinya dan 6 (enam) orang staff Bupati.
“Tapi staff yang 6 orang itu hanya sampai di Jayapura, sedangkan Bupati Fredy lanjut ke Jakarta untuk urusan yang tidak jelas,” jelas sumber A1PNews di Jajaran Pemkab Merauke.
Sumber ini mengatakan, SPPD yang tidak sesuai peruntukan tersebut pasti berujung pada laporan fiktif.
“Bukti valid ada di Bagian Keuangan Umum tapi pasti Bupati Fredy bikin laporan fiktif memanfaatkan momen tutup buku tahun 2016 ini,” kata Sumber ini.
Sumber ini bahkan mengatakan akan berkoordinasi dengan BPK dan KPK agar membongkar modus korupsi di sektor perjalanan dinas ini.
Menurut dia, kerjasama Fredy Gebze dengan Bendahara Pengeluaran masih ditelusuri, apakah Bendahara Pengeluaran turut membantu, misalnya berupaya menghilangkan bukti-bukti.
“Kalau Bendahara Pengeluaran terlibat maka dipastikan semua akan diseret KPK berdasarkan audit BPK nantinya,” pungkas sumber ini.
“Bukti valid ada di Bagian Keuangan Umum tapi pasti Bupati Fredy bikin laporan fiktif memanfaatkan momen tutup buku tahun 2016 ini,” kata Sumber ini.
Sumber ini bahkan mengatakan akan berkoordinasi dengan BPK dan KPK agar membongkar modus korupsi di sektor perjalanan dinas ini.
Menurut dia, kerjasama Fredy Gebze dengan Bendahara Pengeluaran masih ditelusuri, apakah Bendahara Pengeluaran turut membantu, misalnya berupaya menghilangkan bukti-bukti.
“Kalau Bendahara Pengeluaran terlibat maka dipastikan semua akan diseret KPK berdasarkan audit BPK nantinya,” pungkas sumber ini.
sumber: a1pnews.wordpress.com
EmoticonEmoticon